Surabaya – Ribuan ojek online diinisiasi Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) memadati kantor Gubernur Jawa Timur pada Selasa, 20 Mei 2025.
Mediasi antara Frontal, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pihak aplikator berlangsung alot. Proses mediasi berlangsung selama tiga jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
Para ojol mendesak agar sejumlah program dari aplikator yang dianggap merugikan segera dihentikan. Program-program yang dimaksud seperti Gojek Hemat, Grab Bike Hemat Berbayar, dan Double Order.
Gojek dan Grab selaku aplikator yang hadir, merasa keberatan terkait surat keputusan penghapusan program hemat. Keduanya meminta untuk diberhentikan sementara selama dikaji kembali. Di lain sisi, pihak ojol mempermasalahkan tarif Rp5.000 per 4 kilometer, sedangkan tarif minimal adalah Rp2.000 per kilometer.
Aksi unjuk rasa para ojol dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran Waru. Terdapat beberapa titik dalam aksi ini, yaitu Dishub (Dinas Perhubungan) Surabaya, Polda (Polisi Daerah) Jatim, kantor Gojek serta Grab, dan berakhir di kantor Gubernur Jawa Timur.
Aksi demonstrasi ini tidak hanya disuarakan oleh ojol Surabaya saja, tetapi juga melibatkan ojol dari berbagai daerah lain di Jawa Timur seperti Blitar. Dalam aksi tersebut terdapat 7 tuntutan utama mengenai penyesuaian tarif dasar dan perbaikan aturan operasional berupa :
1. Terbitkan peraturan Gubernur.
2. Hadirkan perwakilan menteri perhubungan, menkomdigi, dirjen postel di Jawa Timur.
3. Stop penerimaan driver baru.
4. Tetapkan sanksi untuk aplikator jika tuntutan belum, terpenuhi.
5. Tolak program hemat, slot, dan shopee hub.
6. Memanggil management grab perihal hemat berbayar.
7. Semua aplikator harus menandatangani pernyataan menghapus program hemat berbayar, goceng, slot, shopee hub dan double order.
“Tarif potongan katanya maksimal 20%, nyatanya saya menerima potongan sampai 50%. Kapan itu saya ngantar paket customer bayar Rp. 30.500 tapi saya cuman dapat Rp. 16.300,” ungkap Sigit Asrori salah satu demonstran.
“Ini aksi frontal yang ke-7, dilatarbelakangi oleh kekecewaan kami terhadap aplikasi yang sangat mencurangi regulasi dan ongkos. Ada beberapa perwakilan pemerintah dari Dishub, Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika), dan pihak kepolisian yang akan hadir bermediasi dengan kami,” tambah Samuel selaku Koordinator Kegiatan Frontal Jawa Timur.
Kepala Dishub Jatim Nyono memahami tuntutan para driver. Karena itu, pihaknya meminta aplikator untuk menghentikan sementara program-program tersebut.
“Menghentikan sementara seluruh program yang bertentangan dengan keputusan Gubernur untuk dikaji seminggu ke depan oleh mereka kemudian saya undang dan dirapatkan diharmonisasikan di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim,” ungkap Nyono.
“Persoalannya itu ada pelanggaran tarif yang dilakukan beberapa aplikator, di situ ada bukti-buktinya. Tarifnya itu diturunkan, potongannya juga tinggi,” papar Nyono.
Dalam mediasi ditemukan titik tengah, disepakati beberapa hal sebagai keputusan akhir. Sejumlah program bermasalah aplikator akan diberhentikan sementara untuk dikaji ulang. Pihak aplikator yang tidak hadir dalam mediasi akan diberikan peringatan, berupa penonaktifan operasional di daerah Jawa Timur. (ted)
Penulis: Marieta Vina Puspitasari
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya