Hiruk pikuk pemilu 2024 tidak terasa di sini, Port Moresby, Papua New Guinea (PNG). Kegaduhan, keriuhan dan informasi seputar pemilu di Indonesia, diakses melalui internet. Meski tetangga dekat, media nasional di sini tidak menaruh perhatian terhadap pemilu Indonesia. Kebetulan atmosfir polittik di PNG juga sedang menghangat. Pasca kerusuhan “Black Wednesday” 10 Januari 2024, oposisi di parlemen mengajukan “vote of no confidence”. Jika mosi tidak percaya ini diterima mayoritas anggota parlemen, maka James Marrape harus mundur dari kursi perdana menteri. Jadi, media-media di PNG lebih fokus memberitakan proses politik itu.
Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal, di PNG pada 11 Februari. Namun suara baru dihitung pada 14 Februari, bersamaan dengan “coblosan” di Indonesia. WNI yang tinggal di Port Moresby, dapat memilih di TPS yang ada KBRI. TPS lainnya di kantor Konsul RI di Vanimo, salah satu kota di PNG bagian utara. Cukup dekat dengan Jayapura. Diluar itu, nampaknya kartu suara dikirim via pos, khususnya bagi WNI yang tinggal di luar kota.
KBRI Port Moresby terletak di Jalan Kiroki/Sir John Guise Drive Lot 1 & 2, Sect 410, Gordons 5, Waigani, Port Moresby. Menempati sebuah bangunan kecil, bercat putih dengan logo Garuda Pancasila di bagian fasad depan. Pagar tinggi mengeliling seluruh area KBRI, termasuk halaman dan parkir yang tidak luas. Kawasan tersebut bukan pusat kota (downtown), namun juga tidak dipinggiran. Beberapa negara asing lainnya seperti Inggris dan China juga menempatkan kantor perwakilannya di kawasan tersebut.
Tidak banyak WNI yang tinggal di Port Moresby. Meski sebagian diantaranya tinggal jauh dari KBRI, namun mereka tetap datang pada saat pemungutan suara. Padahal transportasi di Port Moresby tidak gampang. Mobil pribadi merupakan pilihan aman dan nyaman. Transportasi publik selain rentan dengan kejahatan, juga dilayani dengan bis-bis tua. Terkesan tak terawat, tanpa AC dan pasti tidak nyaman. Pilihan lainnya, taksi. Inipun juga juga tanpa AC, dan tanpa argo. Sepeda motor bukan moda transportasi pilihan bagi warga lokal. Jadi pilihannya, jalan kaki atau naik kendaraan roda 4. Meski isu keamanan mengemuka, namun tidak terlihat polisi berpatroli di jalan atau bertugas di pos jaga.
Pemungutan suara dimulai sejak pagi. Bagi pemilih tambahan, baru bisa menggunakan hak pilihnya jam 4 sore. Tidak terlihat antrian panjang selama “pencoblosan”. Meski jumlah pemilih sedikit, namun tetap semangat berpartisipasi dalam pemilu ini. Saya termasuk dalam daftar pemilih tambahan. Harusnya jam 4 sore baru bisa nyoblos. Namun sengaja datang lebih awal, melihat suasana TPS dan berbincang dengan warga lainnya dengan beragam latarbelakang dan profesi.
WNI di luar negeri hanya bisa menggunakan hak pilih untuk pilpres dan pileg DPR RI, Dapil Jakarta 2. Nampaknya termasuk dapil “neraka”. Sebanyak 125 caleg, diantaranya bertengger nama-nama figur publik, mantan menteri, mantan atlet ternama, petahana dan sebagainya berebut 7 kursi di dapil ini.
Banyak juga nama yang tidak familiar. Apalagi bagi pemilih yang tidak mengikuti perkembangan politik. Nama-nama itu jadi tidak terasa bermakna. Pemilih di luar negeri yang tidak berasal dari Jakarta, merasa para caleg tersebut bukan wakil dari daerah pemilihannya.
Pemilu di Indonesia termasuk yang tidak sederhana, bagi penyelenggara maupun pemilih. Dalam satu waktu yang sama, rakyat memilih pasangan capres/cawapres, caleg DPD, caleg DPR RI, caleg DPRD propinsi dan kabupaten/kota. Dalam kacamata pemilih awam, menggunakan hak pilih untuk 5 jenis pemilihan dalam satu waktu, mungkin juga tidak sederhana. Setiap pemilih mendapat 5 kartu suara dengan ukuran besar. Setiap kartu suara pileg memuat foto dan nama caleg. Harus dibuka lebar-lebar untuk membacanya, agak ribet dan perlu waktu cermat. Inilah konsekuensi sistem pemilu multi partai proporsional terbuka. Jadi tidak heran, jika pemilih lebih fokus pada pilpres yang lebih simpel kartu suaranya.
Indonesia sudah menggelar pemilu selama 12 kali sejak merdeka. Yaitu: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu 2024 menjadi yang ke 13. Pemilu pertama selepas Indonesia merdeka, diikuti banyak partai, termasuk pemilu 1971. Setelah Orde Baru berkuasa, rejim “memaksa” penyederhanaan jumlah partai politik. Hasilnya, pemilu 1977 hingga 1997, dibatasi hanya untuk 3 peserta (PPP, PDI dan Golkar). Pemilu 1999 merupakan pemilu multi partai pertama selepas Orde Baru tumbang. Pemilu 2004 merupakan pertamakalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Banyaknya pemilu tidak selalu sejalan dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari bernegara. Karena demokrasi memang tidak menggaransi adanya kemakmuran atau terwujudnya keadilan sosial. Bahkan kualitas demokrasi juga tidak selalu sejalan dengan pengalaman panjang pemilu. Rejim yang terpilih secara demokratis pun tidak tergaransi akan secara demokratis pula dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana dikemukakan Paul Collier dalam The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, “Elections determine who is in power, but they do not determine how power is used”.
Jadi tidak mengherankan jika ada sebagian rakyat yang bersifat apatis. Berpikir bahwa pemilu tidak akan mengubah nasib hidupnya. Pemilu juga akan mengulang hasil yang sama, melahirkan penguasa. Meskipun beda wajah dan kemasan, namun tetap “berjarak” dari kehidupannya. Apatisme itu terefleksikan dalam ketidakpedulian dalam memilih (asal pilih), memilih secara transaksional atau keengganan untuk memilih.
Namun, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, demokrasi menjadi sistem terbaik hingga saat ini. Masih menjanjikan harapan dan ruang perbaikan terus menerus. Karena itu, pemilu sebagai bagian dari instrument demokrasi harus dimaknai sebagai ikhtiar tanpa henti. Seperti ditulis Goenawan Mohamad, “Pemilihan umum memang perlu dilihat sebagai upacara merayakan tekad tapi juga kerendahan hati: “sebuah Indonesia yang lebih baik” selamanya akan jadi sebuah janji–tapi yang selamanya layak jadi ikhtiar.”
Jadi, jangan pernah lelah dengan ikhtiar serta merawat harapan. Hanya dengan itu, hidup akan terus berjalan ke depan dengan semangat dan optimisme dalam upaya menuju Indonesia yang lebih baik. Selamat “mencoblos” dan memilih sesuai hati nurani!
Ichwan Arifin. Alumnus Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tinggal di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG).