Bencana alam yang kembali menerjang Sumatera Utara dan sejumlah wilayah sekitarnya bukan sekadar peristiwa geologis biasa. Ia adalah pesan keras alam, pesan yang sayangnya sering kita abaikan hingga berubah menjadi tragedi.
Lebih memilukan lagi, di balik tumpukan lumpur, rumah yang hanyut, dan tangis warga kehilangan keluarga, kita menemukan ironi lama yang terus berulang: bagaimana pemerintah justru menjadikan bencana sebagai panggung heroik.
Dalam hitungan jam setelah kejadian, publik disuguhi foto pejabat bersepatu bot baru, memegang walkie-talkie, membelah genangan banjir sambil dikerubungi kamera. Narasi “pemerintah sigap menangani” memenuhi linimasa dan media nasional. Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, peringatan BMKG tentang cuaca ekstrem dan potensi hujan lebat telah disiarkan luas. Ironisnya, peringatan itu tidak diikuti langkah preventif berarti. Mitigasi minim, drainase dibiarkan, sungai menyempit, dan warga tidak menerima informasi memadai.
Ini bukan isu teknis semata. Ini adalah persoalan komunikasi publik, relasi kekuasaan, dan hilangnya kearifan ekologis yang sebenarnya telah diwariskan para leluhur Nusantara sejak Majapahit hingga para tokoh besar Islam seperti Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, dan Syekh Ismail yang membawa konsep spiritual-ekologis Malaka, Maliki, dan Maluku.
Komunikasi Publik dan Panggung Kekuasaan: Ketika Bencana Menjadi Drama Negara
Dalam kajian teori komunikasi publik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dipengaruhi oleh tiga unsur utama:
1. Produksi informasi – bagaimana negara menyampaikan pesan, data, dan kebijakan.
2. Distribusi makna – bagaimana masyarakat memaknai pesan tersebut.
3. Legitimasi politik – bagaimana komunikasi dibangun untuk menjaga citra dan kekuasaan.
Masalahnya, ketika bencana terjadi, pemerintah lebih sering menggunakan komunikasi untuk membangun legitimasi ketimbang menyelamatkan publik. Fenomena ini dikenal sebagai disaster staging atau “panggung bencana”, ketika penanganan bencana menjadi panggung pencitraan.
Narasi “kita sudah mengantisipasi”, “kita sudah memperingatkan”, dan “kita bekerja keras” menjadi alat komunikasi yang diutamakan, meskipun faktanya:
– peringatan BMKG tidak ditindaklanjuti,
– data mitigasi tidak pernah dipublikasikan secara utuh,
– dan tindakan preventif nyaris tidak terlihat.
Inilah paradoks komunikasi publik di Indonesia: antisipasi selalu didengungkan, tapi tindakan nyata tak sebanding dengan retorika.
Bencana menjadi panggung untuk menunjukkan heroisme sesaat, sementara kerja jangka panjang—yang tidak menarik kamera dan tidak menghasilkan visual dramatis—diabaikan.
Sumatera Utara: Tanah Malaka, Maliki, Maluku, dan Ekologi yang Terkoyak
Sumatera Utara bukan wilayah sembarangan. Dalam sejarah spiritual dan budaya Nusantara, kawasan ini memiliki keterkaitan dengan konsep besar yang dibawa tiga tokoh penting Islam Nusantara:
– Syekh Jumadil Kubro dengan konsep Malaka,
– Syekh Subakir dengan konsep Maliki,
– Syekh Ismail dengan konsep Maluku.
Konsep ini dalam tradisi esoterik Nusantara bukan sekadar wilayah geografis, tetapi tata spiritual-ekologis, tempat harmoni kosmis, sosial, dan alam teramat dijaga. “Malaka” melambangkan perlintasan energi kehidupan dan perdagangan, “Maliki” terkait dengan pengendalian diri dan keseimbangan kekuasaan, sedangkan “Maluku” mewakili keragaman dan keteraturan alam. Ketiganya menjadi pilar yang mengikat manusia agar tidak serakah terhadap alam.
Namun apa yang terjadi hari ini?
Sumatera Utara menjadi contoh konkret bagaimana keseimbangan itu terganggu:
– hutan dibabat untuk kepentingan industri besar,
– sungai dipersempit oleh bangunan,
– tanah dirusak tambang ilegal,
– dan daerah serapan air berubah menjadi beton.
Ketika keseimbangan ini terganggu, Sumatera Utara bergerak dari wilayah Malaka–Maliki–Maluku menjadi ruang “kerusakan berantai”. Tidak mengherankan bila banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang menjadi rutin menghantam wilayah ini.
Para leluhur Nusantara telah memberi peringatan ribuan tahun lalu: kerusakan alam adalah cermin kerusakan moral suatu bangsa.
Majapahit dan Kearifan Ekologis Nusantara: Kita Dulu Sangat Menjaga Alam
Sebelum menjadi bangsa yang sibuk memoles citra, nenek moyang kita adalah bangsa yang matang dalam etika lingkungan.
Majapahit: Negara Agraris dengan Tata Ekologi Terencana
Majapahit tidak akan menjadi kerajaan besar tanpa kemampuan mengelola lingkungan dengan baik. Mereka memiliki:
– tata ruang yang ketat,
– pengelolaan hulu sungai,
– pembuatan embung,
– reboisasi berlapis,
– dan larangan membuka lahan tanpa izin kerajaan.
Pembangunan dilakukan dengan melihat siklus air, arah angin, dan struktur tanah. Mereka memahami satu prinsip penting:
kalau hulu rusak, hilir akan tenggelam.
Hujan ekstrem tidak pernah menjadi petaka besar karena alam dijaga, bukan ditantang.
Kearifan Wali dan Ulama Nusantara tentang Alam
Tiga tokoh besar yang sangat dihormati dalam tradisi Islam Nusantara juga memberi teladan penting:
1. Syekh Jumadil Kubro – Malaka: Gerbang Keseimbangan Peradaban
Konsep Malaka yang beliau bawa menggambarkan bagaimana wilayah harus menjadi pusat keseimbangan perdagangan, budaya, air, dan kehidupan. Kerusakan di satu sektor akan mengacaukan sektor lainnya.
2. Syekh Subakir – Maliki: Pengendalian Diri dan Penaklukan “Hawa Nafsu Alam”
Syekh Subakir yang dikenal “menaklukkan tanah Jawa” bukan dalam makna kekerasan, tetapi menata energi alam dan manusia. Ia mengajarkan bahwa pembangunan memerlukan pengendalian diri, bukan eksploitasi.
3. Syekh Ismail – Maluku: Harmoni Keragaman
Konsep Maluku mengajarkan bahwa semua unsur alam—air, tanah, udara, flora, fauna—harus berjalan seimbang. Perbedaan adalah harmoni, bukan alasan eksploitasi.
Tiga konsep ini, yang sejak ratusan tahun lalu menyatu dengan budaya Nusantara, kini terkubur oleh kerakusan pembangunan dan komunikasi publik yang hanya berfokus pada citra.
Paradoks BMKG dan Pemerintah: Peringatan Ada, Tindakan Tidak Ada
Saat BMKG memberi peringatan dini, seharusnya pemerintah:
– mengerahkan petugas lapangan,
– membersihkan sungai,
– mengevakuasi warga rawan,
– menutup jalur berbahaya,
– dan mengaktifkan sistem peringatan publik.
Namun dalam praktiknya, peringatan BMKG hanya menjadi arsip, bukan instruksi kerja. Ketika bencana benar-benar terjadi, barulah langkah heroik muncul. Barulah sirine berbunyi. Barulah konferensi pers digelar.
Padahal BMKG bukan cenayang. BMKG adalah lembaga ilmiah yang kerjanya memantau bumi 24 jam. Jika pemerintah mendengar lebih awal, banyak nyawa bisa diselamatkan. Yang kini terlihat adalah pola komunikasi reaktif, bukan preventif. Pemerintah hadir di depan kamera, bukan di depan masalah.
Komunikasi Publik yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus mengubah model komunikasinya:
1. Transparan Sejak Awal, Bukan Setelah Bencana
Publikasikan peta risiko. Publikasikan data mitigasi. Publikasikan apa yang belum siap. Kejujuran justru meningkatkan kepercayaan publik.
2. Gunakan BMKG sebagai Kompas Kebijakan
Setiap peringatan dini harus diikuti perintah operasional, bukan hanya disebar ke media sosial.
3. Akhiri Budaya “Panggung Bencana”
Penanganan bencana adalah kerja teknis, bukan ruang pencitraan.
4. Bangun Edukasi Publik Berkelanjutan
Seperti Majapahit dan para wali, libatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Pemerintah Harus Belajar dari Leluhur, Bukan Mengulang Kesalahan Masa Kini
Tragedi di Sumatera Utara bukan hanya bencana alam. Ia adalah bencana komunikasi publik, bencana tata ruang, dan bencana moral. Pemerintah boleh tampil heroik, tetapi rakyat tidak butuh pahlawan yang datang ketika petaka sudah terjadi.
Rakyat membutuhkan negara yang mencegah bencana, bukan menayangkannya.
Jika pemerintah ingin benar-benar menghadirkan perlindungan, maka:
– Dengarkan BMKG,
– Bangun mitigasi,
– Pulihkan tata ruang,
– Hidupkan kembali kearifan ekologis Majapahit,
– Renungkan konsep Malaka–Maliki–Maluku,
– Hentikan eksploitasi serakah,
– Dan berhentilah menjadikan bencana sebagai panggung heroik.
“Karena alam tidak pernah bohong, yang bohong adalah manusia yang pura-pura peduli.”
*)Wildan Krisnarwanto Waranu Shany, S.I.Kom., M.I.Kom.
Akademisi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo Surabaya),