Ruang digital hari ini tidak lagi netral. Ia bukan sekadar medium pertukaran informasi, melainkan arena kontestasi narasi, ideologi, dan kekuasaan simbolik. Dalam konteks ini, penyebaran paham ekstremisme menemukan momentumnya melalui narasi yang terstruktur, emosional, dan sering kali tampak “rasional” bagi audiens tertentu.
Teori framing dari Entman menjelaskan bagaimana realitas dikonstruksi melalui seleksi dan penekanan aspek tertentu dari sebuah peristiwa. Kelompok ekstrem memanfaatkan mekanisme ini dengan membingkai konflik sosial sebagai pertarungan moral absolut baik versus jahat, kami versus mereka.
Polarisasi media kemudian memperkuat bingkai tersebut melalui repetisi pesan, pelabelan, dan penyederhanaan masalah kompleks. Fenomena ini tampak jelas dalam konten digital yang memanfaatkan isu agama, identitas, dan ketidakadilan global untuk membenarkan kekerasan simbolik hingga fisik. Ketika narasi semacam ini dibiarkan tanpa tandingan yang memadai, ruang digital berubah menjadi ruang normalisasi kebencian, bukan ruang deliberasi publik yang sehat.
Masalah menjadi lebih serius ketika polarisasi narasi bertemu dengan kerentanan struktural pengguna, terutama remaja. Dalam perspektif teori perkembangan psikososial Erik Erikson, remaja berada pada fase pencarian identitas (identity versus role confusion), di mana kebutuhan akan makna, pengakuan, dan afiliasi sangat dominan.
Ruang digital menawarkan jawaban instan atas kebutuhan tersebut, termasuk melalui narasi ekstremisme yang memberikan rasa kepastian, tujuan hidup, dan identitas kolektif. Ketidakamanan media (media insecurity) muncul ketika remaja tidak memiliki literasi digital kritis untuk membedakan antara informasi, opini, dan propaganda.
Data penetrasi internet yang tinggi di Indonesia, khususnya di kelompok usia muda, tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan berpikir kritis. Algoritma media sosial memperparah kondisi ini dengan menyajikan konten serupa secara berulang, menciptakan ilusi kebenaran dan mempercepat proses radikalisasi bertahap tanpa disadari oleh individu maupun lingkungan sekitarnya.
Di sinilah persoalan ekstremisme tidak bisa dipahami semata sebagai penyimpangan ideologis individu, melainkan sebagai kegagalan ekosistem komunikasi digital. Pendekatan social learning theory dari Bandura menunjukkan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan imitasi. Ketika narasi intoleran, ujaran kebencian, dan glorifikasi kekerasan terus muncul tanpa koreksi, ia menjadi model perilaku yang dianggap wajar.
Oleh karena itu, etika dalam bernarasi bukan isu moral abstrak, melainkan kebutuhan strategis. Etika bernarasi menuntut tanggung jawab komunikatif: penggunaan bahasa yang tidak mendehumanisasi, pengakuan terhadap kompleksitas realitas, serta penolakan terhadap generalisasi berbasis identitas. Narasi yang etis mengedepankan nilai toleransi bukan dengan meniadakan perbedaan, tetapi dengan mengelolanya secara beradab. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi harus dibaca berdampingan dengan prinsip harm prevention, agar ruang digital tidak menjadi medium reproduksi kekerasan simbolik yang berujung pada kekerasan nyata.
Namun, narasi damai tidak akan efektif jika hanya berhenti pada seruan normatif. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyusun narasi positif untuk perdamaian yang mampu bersaing dengan narasi ekstrem secara emosional dan kognitif. Konsep alternative narrative dalam kerangka PVE/CVE menekankan pentingnya menghadirkan cerita yang bermakna, relevan, dan membumi. Narasi damai harus berbicara tentang pengalaman konkret: tentang hidup berdampingan, mengelola perbedaan, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Pendekatan storytelling menjadi krusial karena manusia lebih mudah terhubung dengan cerita daripada argumen abstrak. Di sinilah sering terjadi kekeliruan pendekatan narasi damai kerap terlalu elitis, akademik, atau moralistik, sehingga gagal menyentuh audiens yang justru menjadi target utama propaganda ekstremisme.
Lebih jauh, efektivitas narasi damai sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang memahami logika algoritma media sosial. Algoritma tidak bekerja berdasarkan nilai moral, tetapi berdasarkan keterlibatan (engagement). Ini menuntut aktor perdamaian untuk keluar dari zona nyaman dan memahami bahwa pesan damai juga harus dikemas secara menarik, konsisten, dan relevan dengan kultur digital.
Teori agenda-setting menunjukkan bahwa isu yang terus diangkat akan dianggap penting oleh publik. Maka, kampanye narasi damai perlu dirancang secara sistematis: memilih format yang sesuai (video pendek, visual naratif), memanfaatkan jejaring influencer positif, serta membangun komunitas digital yang aktif berdialog. Mengabaikan aspek algoritmik sama artinya membiarkan ruang digital dikuasai sepenuhnya oleh narasi ekstrem yang lebih adaptif secara teknis.
Pada akhirnya, narasi damai bukan sekadar alat komunikasi, melainkan praktik sosial dan politik dalam arti luas. Ia menuntut keberanian untuk bersikap kritis, konsisten, dan reflektif terhadap realitas digital yang terus berubah. Melawan ekstremisme di ruang digital tidak cukup dengan menghapus konten atau membungkam suara, tetapi dengan membangun ekosistem narasi yang adil, inklusif, dan manusiawi. Di titik ini, narasi damai harus dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan sosial. Bukan karena perdamaian selalu mudah, tetapi karena membiarkan ruang digital dikuasai oleh kebencian adalah pilihan yang jauh lebih berbahaya.
Achmad Reza Rafsanjani,
Koordinator Duta Damai BNPT Jatim